Kewajiban Konsultan Pajak – Konsultan Pajak Bandung

Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor111/PMK.03/2014 mengenai Konsultan Pajak diantaranya mengatur tentang hak dan kewajiban konsultan pajak. Artikel ini membahas kewajiban konsultan pajak sebagaimana diatur pada pasal 23 s.d. 25 PMK tadi.

1.      memberikan jasa konsultasi pada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2.      mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan berpedoman dalam baku profesi Konsultan Pajak yg diterbitkan sang Asosiasi Konsultan Pajak;

3.      mengikuti aktivitas pengembangan Konsultan Pajak Bandung profesional berkelanjutan yg diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan;

4.      membicarakan laporan tahunan Konsultan Pajak; &

5.      memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat tempat tinggaldan kantor menggunakan melampirkan bukti perubahan dimaksud.
Kegiatan Pengembangan Profesional Berkelanjutan

Kewajiban buat mengikuti aktivitas pengembangan profesional berkelanjutan dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan dihitung mulai bulan Januari tahun berikutnya sehabis diterbitkannya Iz

Kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yg harus diikuti sang Konsultan Pajak terdiri atas:

1.      pengembangan profesional berkelanjutan terstruktur, yaitu kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yg dilaksanakan Konsultan Pajak dalam waktu mengikuti konferensi, seminar, lokakarya, diskusi panel, pembinaan atau kursus dalam bidang perpajakan; dan

2.      pengembangan profesional berkelanjutan tidak terstruktur, yaitu kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yg dilaksanakan Konsultan Pajak pada waktu berpartisipasi dalam aktivitas berorganisasi yang diselenggarakan sang Asosiasi Konsultan Pajak.

Jumlah satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan yg harus dipenuhi oleh Konsultan Pajak setiap tahun adalah sebagai berikut:

1.      Konsultan Pajak menggunakan Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A wajibmencapai 20 (dua puluh) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan yg terdiri menurut paling rendah 16 (enam belas) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan terstruktur dan 4 (empat) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan tidak terstruktur.

2.      Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak taraf B wajibmencapai 40 (empat puluh) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan yang terdiri berdasarkan paling rendah 32 (3 puluh 2) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan terstruktur & 8 (delapan) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan tidak terstruktur.

3.      Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak taraf C harus mencapai 60 (enam puluh) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan yg terdiri dari paling rendah 48 (empat puluh delapan) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan terstruktur dan 12 (dua belas) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan tidak terstruktur.

Bobot kredit aneka macam bentuk aktivitas pengembangan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak sinkron panduan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Asosiasi Konsultan Pajak harus menerbitkan daftar realisasi kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan buat masing-masing Konsultan Pajak anggotanya setiap tahun.

Konsultan Pajak dapat mengajukan penyetaraan jumlah satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan pada Asosiasi Konsultan Pajak tempat yang bersangkutan berhimpun jika mengikuti aktivitas pengembangan profesional berkelanjutan yg diselenggarakan sang selain Asosiasi Konsultan Pajak loka yg bersangkutan berhimpun.

Laporan Tahunan Konsultan Pajak

Konsultan Pajak harus menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak setiap tahun.

Laporan tahunan Konsultan Pajak dibuat menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1.      memuat jumlah dan liputan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa konsultasi pada bidang perpajakan yang dibuat dengan memakai format sinkron model sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan menurut Peraturan Menteri ini dalam bentuk softcopy & hardcopy;

2.      melampirkan daftar realisasi kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan bagi Konsultan Pajak yg sudah harus mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan; &

3.      melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Konsultan Pajak yg masih berlaku.

Laporan tahunan Konsultan Pajak disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak paling usang akhir bulan April tahun pajak berikutnya.Konsultan Pajak yang membentuk suatu persekutuan menggunakan Konsultan  Pajak lainnya wajibmengungkapkan laporan tahunan Konsultan Pajak atas nama masing-masing konsultan.

Article Categories:
Pekerjaan

Comments are closed.